DPRD Dukung Pemekaran Bunguran Barat Lama
Ketua DPRD Kabupaten Natuna Hadi Candra mengatakan, pihaknya siap membantu pelaksanaan pemekaran wilayah Bunguran Barat Lama (Sedanau, red) menjadi kabupaten administratif. Termasuk menyetujui anggaran untuk dana perjuangan panitia pemekaran kabupaten.
”DPRD sejak awal menyetujui sepenuhnya rencana pemekaran Bunguran Barat Lama,” kata Candra, di kantor DPRD Natuna, Kamis (8/9).
Bahkan kata Candra, dengan dimekarnya Kabupaten Natuna, tidak akan mengurangi anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) Natuna ke depannya.
”Namun akan membantu pemerataan pembangunan dengan memperkecil ruang lingkup pemerintah yang sebelumnya terdapat 12 Kecamatan, dengan kondisi antar Kecamatan dibatasi laut lepas,” sebutnya. Selama ini pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas untuk Kabupaten Natuna tidak dengan perhitungan yang vailid. Namun hanya bergantung pada upaya melobi ke pusat saja dan tidak transparan.
”Contohnya Kabupaten Kepulauan Anambas yang baru dua tahun dimekarkan, sudah mendapat DBH sebesar Rp400 miliar, dan Natuna masih Rp500 miliar, ini yang memotivasi kita,” terang Candra.
Gerakan pemekaran Kabupaten tersebut, diharapkan semangat masyarakat tidak terpecah belah oleh berbagai isu yang dapat menghambat perjuangan. Dan disarankan pada musyarawarah besar (Mubes) pemekaran nanti seluruh masyarakat khususnya di kecamatan Bunguran Barat lama tetap hadir.
”Saya harap seluruh elemen masyarakat ikut hadir pada Mubes nanti, dari ketua RT, RW dan elemen masyarakat lainnya,” harap Candra.
Ditambahkan Candra, pemekaran Bunguran Barat lama sudah mendapat dukungan penuh dari DPRD Natuna. Dengan mubes yang akan digelar sekaligus silataruhmi dan halal bihalal dan setelah terbentuk panitia pemekaran kabupaten. DPRD dapat mengucurkan dana perjuangannya.
”Batas akhir usulan panitia ke DPR RI untuk melengkapi persyaratan akan berakhir pada bulan Agustus 2012 mendatang. Panitia sudah melengkapi persyaratan sebelum waktu yang ditentukan,” pungkasnya. (cr4)
”DPRD sejak awal menyetujui sepenuhnya rencana pemekaran Bunguran Barat Lama,” kata Candra, di kantor DPRD Natuna, Kamis (8/9).
Bahkan kata Candra, dengan dimekarnya Kabupaten Natuna, tidak akan mengurangi anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) Natuna ke depannya.
”Namun akan membantu pemerataan pembangunan dengan memperkecil ruang lingkup pemerintah yang sebelumnya terdapat 12 Kecamatan, dengan kondisi antar Kecamatan dibatasi laut lepas,” sebutnya. Selama ini pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas untuk Kabupaten Natuna tidak dengan perhitungan yang vailid. Namun hanya bergantung pada upaya melobi ke pusat saja dan tidak transparan.
”Contohnya Kabupaten Kepulauan Anambas yang baru dua tahun dimekarkan, sudah mendapat DBH sebesar Rp400 miliar, dan Natuna masih Rp500 miliar, ini yang memotivasi kita,” terang Candra.
Gerakan pemekaran Kabupaten tersebut, diharapkan semangat masyarakat tidak terpecah belah oleh berbagai isu yang dapat menghambat perjuangan. Dan disarankan pada musyarawarah besar (Mubes) pemekaran nanti seluruh masyarakat khususnya di kecamatan Bunguran Barat lama tetap hadir.
”Saya harap seluruh elemen masyarakat ikut hadir pada Mubes nanti, dari ketua RT, RW dan elemen masyarakat lainnya,” harap Candra.
Ditambahkan Candra, pemekaran Bunguran Barat lama sudah mendapat dukungan penuh dari DPRD Natuna. Dengan mubes yang akan digelar sekaligus silataruhmi dan halal bihalal dan setelah terbentuk panitia pemekaran kabupaten. DPRD dapat mengucurkan dana perjuangannya.
”Batas akhir usulan panitia ke DPR RI untuk melengkapi persyaratan akan berakhir pada bulan Agustus 2012 mendatang. Panitia sudah melengkapi persyaratan sebelum waktu yang ditentukan,” pungkasnya. (cr4)
Komentar