PWI_Reformasi :Minta Presiden RI Perhatikan kawasan Laut Selatan Dari Ancaman
Enam orang Anggota Pengurus Persatuan
Indonesia Reformasi kordinator Cabang Natuna Menghadiri rapat kerja
nasional di jakarta tanggal 24/4 2013 ,dalam rapat kerja tersebut juga membahas pesan
perbatasan yang akan di ekspos bersama media harian nasional terkait isu isu strategis
di Di Natuna.
Marak pencurian ikan di
perairan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Tidak tanggung-tanggung,
aksi pencurian dilakukan oleh para nelayan asing Vietnam cina dan Thailand dengan menggunakan kapal besar berkapasitas sekitar 40
ton ikan dalam satu kali layar. “Kalau malam hari di lautan terlihat penuh
dengan cahaya lampu dari beberapa kapal besar,”kata Budi Hermanto, dosen
Fakultas Hukum Institut Manajemen Natuna Raya (Imanra) kepada Wartawan , Rabu petang (24/4) di sebuah rumah makan di bilangan
Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat.
Aksi pencurian ikan ini ungkap Budi, sapaan
akrabnya, diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 5,2 triliun dari 440 ton
ikan. Kerugian tersebut, lanjut Budi, dihitung dari kemampuan tangkap ikan 11
kapal nelayan asing yang ditangkap oleh Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan perikanan (PSDKP) Batam. “Berdasarkan laporan Satker PSDKP Batam, tindak
pidana perikanan hingga April 2013 mayoritas berasal dari Vietnam. Dari 57
orang yang ditangkap, hanya 12 orang saja yang berasal dari Indonesia,”ungkap
Budi.
Konsekuensinya, kata Riky Rinovsky, Ketua PWI
Reformasi Korcab Natuna, tidak heran bila Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari
sektor perikanan termasuk yang paling rendah bila dibandingkan dengan
pendapatan lainnya. “Hanya Rp 22 juta dari sektor perikanan. Sedangkan PAD dari
pertanian mencapai Rp 100 juta. Padahal mayoritas pencaharian masyarakat Natuna
berasal dari melaut,” kata tokoh pemuda Kabupaten Natuna ini.
Diakui Riky bahwa Pemrov Kepri selalu mengatakan
terdapat kerugian triliunan rupiah dari aksi pencurian ikan. Namun sayangnya,
imbuh Riky, tidak dijelaskan secara terperinci data soal kerugian tersebut.
“Ini aneh,”ujar Riky, geram. Padahal, dalam era keterbukaan seperti sekarang,
selayaknya pihak Pemrov mengungkapkan data-data kerugian tersebut. Dan publik
berhak untuk mengetahuinya, tandas Riky, yang juga diamini oleh Rizal Sofyan,
jurnalis Kepri Jaya.
Ironisnya, jika ada kapal
asing yang tertangkap, kapal perang dari negara asing akan datang dan berupaya
membebaskan dengan ancaman penyerangan seperti insiden tanggal 26 Maret 2013
saat kapal-kapal China bernomor lambung 58081 dengan kapasitas 150 GT ditangkap
kapal Patroli Hiu Macan 001 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“satu Bulan yang lalu satu kapal ikan Cina di giring kapal patroli
indonesia,tetapi di tenggah jalan di laut cina selatan kapal Hiu Macan 001 malah di cegat kapal perang
china dan di ancam untuk di tembak jika tidak melepaskan kapal ikan nelayan
cina itu,ahirnya kapal yang sudah salah melewati alur perairan indonesia di
laut cina selatab justru di lepas,Ungkap Rikyrinovsky.
Pemerintah Pusat di harapkan
memberi perhatian khusus bagi perkembangan Kabupaten Natuna sebagai salah satu
daerah yang memberi pemasukan besar bagi pendapatan negara serta menambah kekuatan kapal
patroli sehingga insiden memalukan seperti pencegatan kapal indonesia yang
sedang bertugas mengamani di laut cina selatan tidak terulang lagi.
Oleh sebab itu, Riky berharap pemerintah pusat,
dibawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bisa melakukan tindakan
tegas. “Saya menghimbau SBY untuk menegur Kementerian Kelautan dan Perikanan
dan pihak-pihak terkait untuk menindak tegas aksi illegal fishing ini,”tegas
Riky.
Link Berita Terkait
http://riaukita.com/read-4-5125-2013-04-18-pemuda-minta-pemerintah-perhatikan-natuna-.html
Komentar