NATUNA TERKINI

Mendagri Akan Hadiri Baralek Gadang di Natuna - Tribunnews Batam

Suruan  masyarakat  bergema menyuarakan natuna harus bangkit dari keterpurukan ucapan ini sering terdengan sejak dua dekade berdirinya sebuah  kabupaten tepatnya 11 tahun  silam pasca pemekaran menjadi daerah Otonom tapi sayang belum sampai hingga permukaan pembangunan dirasakan masarakat Natuna. Tampa dasar masarakat sejatinya menginginkan agar Pemerintah Kabupaten Natuna secepatnya dapat menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar penunjang seperti keberadaan pelabuhan terpadu, transportasi laut, transportasi darat, dan transportasi udara peningkatan mutu SDA dan SDM yang handal . Menjadi pertanyaan besar di usia hampir branjak sebelas tahun belum terlihat pertumbuhan daerah yang siknifikan padahal dewasa ini dari segi penerimaan melaluiAPBD lima tahun belakang sanggat fantastis menembus di anggkat 5 Triliun rupiah pertanyaan nya mampukah Natuna bangkit dari Keterpurukan masa pemerintahan baru yang dipimpin oleh Ilyas Sabli.? Seperti yang dimuat  Media pod

NATUNA-Untuk mempererat tali silaturahmi diantara para perantau Minang, serta menjalin keakraban antar etnis suku dan budaya lainnya yang ada di Serambi Utara Indonesia, yakin di Kabupaten Natuna, akan digelar acara Baralek Gadang (Pesta Besar), pada 17-18 Oktober 2011. Dalam Acara ini direncanakan akan hadir Tokoh Minang Nasional, Gamawan Fauzi, yang juga Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepulauan Riau HM Sani, Bupati Natuna Ilyas Sabli beserta wakil, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan juga berkenan hadir tamu kehormatan dari Kerajaan Negeri Sembilan, Malaysia, dan Dipertuan Rajo Alam Pagaruyung St Muhamad Taufik Thaib serta sesepuh melayu kepri Natuna serta tamu undangan diperkirakan 1000 orang pada acara baralek gadang. Ketua Panitia Baralek Gadang, Feri Eka Putra, kepada wartawan di Kota Ranai, Natuna Rabu 5 Oktober 2011, mengatakan, dalam acara tersebut akan digelar berbagai macam atraksi serta kebudayaan Minang dan Melayu, dan juga sekaligus dilakukan pengukuhan

Kesejahteraan APBD Natuna Besar, Pembangunan Minim NATUNA, KOMPAS.com — Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, belum sebanding dengan realisasi pembangunan. Sejak berdiri sebagai kabupaten otonom tahun 1999, tak banyak infrastruktur penting yang dibangun pemerintah daerah setempat. Salah satu faktor penyebab adalah korupsi. "Dengan APBD setiap tahun di atas Rp 1 triliun dan jumlah penduduk hanya sekitar 67.000 jiwa, pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Natuna selama ini tak signifikan," kata anggota DPRD Kepulauan Riau dari Daerah Pemilihan Kabupaten Natuna, Fahmi Fikri, Kamis (5/5/2011) . Ia mencontohkan jalan poros di Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna, yang dari dulu hingga sekarang tidak mengalami perkembangan. Sebagai daerah kepulauan, Natuna hingga kini juga belum memiliki pelabuhan bongkar-muat barang. Akibatnya, pemasaran hasil bumi dari Natuna ke daerah luar, seperti Kalimantan Barat da

Investasi Blok Migas East Natuna Rp320 T VIVAnews - PT Pertamina memperkirakan total investasi pengembangan wilayah blok migas East Natuna, Kepulauan Riau berkisar Rp160-320 triliun atau US$20-40 miliar (kurs Rp8.000 per dolar AS). ”Angkanya saya kira di atas US$20 miliar, mungkin tidak sampai lebih US$40 miliar," kata Direktur Hulu Pertamina, Muhamad Husen, di kantornya, Jakarta, Senin 5 September 2011. Husen mengatakan, investasi blok migas East Natuna sudah pasti akan tinggi karena kandungan gas karbondioksida di blok itu mencapai 71 persen. Nilai sebesar US$20 miliar itu merupakan investasi paling murah dengan skenario produksi gas didistribusikan melalui pipa ke Sumatera atau Jawa dan ekspor ke Malaysia. Menurut dia, skema pengembangan investasi East Natuna masih akan dibicarakan dengan tiga kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lainnya, yaitu Esso Natuna Ltd, Total E&P Activities Petrolieres, dan Petronas. Pembicaraan itu meliputi skenario pengembangan East Natun

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengatakan hendaknya pemerintah melakukan moratorium (penghentian sementara) terhadap pemekaran daerah yang ramai selama sembilan tahun terakhir. “Moratorium ini hendaknya dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi daerah otonom baru yang dimekarkan berbanding lurus dengan sasaran meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Irman Gusman di Bandung, Minggu. Dikatakan Irman, evaluasi yang diawali moratorium ini guna mengetahui berapa sebenarnya jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang proporsional dan dibutuhkan negara ini. Evaluasi tersebut, kata dia, juga dilakukan untuk mengetahui secara keseluruhan bagaimana hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta hubungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. “Dalam hal ini, DPD ada pada posisi yang sama dengan pemerintah terkait isu pemekaran daerah yakni melakukan moratorium dan melakukan evaluasi terhadap pemekaran daerah,” katanya. Menurut dia, selama ini banyak pemekar

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan 80 persen dari 205 daerah pemekaran baru selama 10 tahun terakhir kurang berhasil dan justru menimbulkan masalah baru sehingga moratorium akan dilanjutkan. “Terus terang dengan bertambahnya 205 daerah pemekaran baru dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini banyak masalah di lapangan, 80 persen daerah pemekaran kurang berhasil,” kata Presiden seusai melakukan pertemuan konsultasi dengan DPR di Istana Negara, Jakarta, Rabu. Menurut Kepala Negara, di masa mendatang harus dipastikan bahwa keputusan pemekaran wilayah betul-betul efektif mencapai tujuan antara lain pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan perekonomian dan memberikan keadilan bagi daerah. Oleh karena itu, kata Presiden, moratorium pemekaran wilayah akan tetap dilanjutkan sekalipun rancangan besar pemekaran wilayah telah selesai disusun pemerintah. “Dari sisi pemerintah menyangkut pemekaran wilayah telah disepakati bahwa moratorium yang masih berlaku masih kita pertahank