Pelajaran bagi Anggota Legislatif Natuna

opini:Riky rinovsky

natuna kepri times-Indikasi adanya "permainan" di lembaga
legislatif dalam meloloskan suatu aturan atau
produk hukum, ternyata bukan hanya isapan jempol
belaka. Rabu dini hari kemarin, anggota DPR RI dari
Fraksi PPP, Al Amin Nur Nasution tertangkap tangan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga
menerima suap dari Sekretaris Kabupaten Bintan,
Kepulauan Riau.
Anggota Komisi IV yang membidangi masalah kehutanan
ini, diminta melobi komisinya agar meloloskan
pengalihan status hutan lindung menjadi hutan tanaman
industri (HTI). Sebagai uang muka, pada malam naas itu
Amin diberi sekitar Rp71 juta di salah satu hotel di
Jakarta. Jika berhasil menggolkan pengalihan status
hutan tersebut, suami pedangdut Christina itu kabarnya
dijanjikan Rp1,8 miliar. Jumlah yang cukup besar,
apalagi menghadapi Pemilu 2009 yang membutuhkan dana
untuk kampanye.
Adanya dugaan "permainan" di lembaga legislatif kita,
dapat dilihat dari keputusan-keputusan yang dihasilkan
oleh wakil rakyat terhormat itu sering berpihak pada
satu kelompok, dengan mengorbankan kepentingan
masyarakat banyak. Contoh dalam pengesahan anggaran
pendapatan dan belanja negara atau daerah (APBN/APBD)
terutama di Riau, banyak proyek yang tidak bersentuhan
langsung dengan kepentingan masyarakat diloloskan,
diduga karena sudah ada deal-deal tertentu. Ada juga
anggota legislatif yang jadi makelar anggaran, yang
ujung-ujungnya minta fee jika proyek itu lolos.
Apa yang menimpa Al Amin hendaknya menjadi pelajaran
bagi anggota legislatif lainnya, baik yang belum
melakukan atau yang sudah menerima suap. Karena
sehebat-hebatnya menyimpan, bak kata pepatah lama,
yang namanya bangkai itu lambat laun akan terbau juga.
Mungkin para pelaku suap itu bisa lolos dari jeratan
hukum di dunia, tapi tidak terhadap hukum Tuhan.
Kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada
KPK yang telah mampu membongkar sejumlah kasus korupsi
di negeri ini. Semoga ini terus dilakukan tanpa
pandang bulu dan tebang pilih. Siapapun dia, pejabat,
pengusaha atau pun aparat penegak hukum, sikat saja
tanpa ampun. Karena korupsi telah merusak sendi-sendi
perekonomian di negeri ini. Masyarakat yang seharusnya
sejahtera dengan kekayaan alam yang melimpah, justru
hidup menderita. Kalau tidak dihentikan, alamat bangsa
ini makin terpuruk.