”Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir”
Laporan:Riky rinovsky
Natuna-Selain beban utang dan penurunan daya saing ekonomi, masalah ekonomi paling krusial Indonesia adalah kemiskinan (60 juta jiwa) dan pengangguran (40 juta orang). Karena itu, setiap sektor pembangunan harus berkinerja maksimal dan bersinergi untuk mengatasinya.
Di era globalisasi yang bercirikan liberalisasi perdagangan danpersaingan
antarbangsa yang makin sengit, segenap sektor ekonomi harus mampu menghasilkan barang dan jasa (goods and services) berdaya saing tinggi.
Mengingat potensinya sangat besar, sementara permintaannya terus meningkat --seiring dengan bertambahnya penduduk dunia-- ekonomi kelautan diyakini dapat menjadi keunggulan kompetitif dan memecahkan persoalan bangsa.
Lautan luas seharusnya membuat Natuna menjadi penghasil laut utama. Namun letak Natuna terlalu jauh, sehinga membuat nelayan tidak mampu memasarkan ikan tangkapannya.
Sementara, fasilitas ruang pendingin untuk mengawetkan ikan juga belum ada dan kapal kargo pengankut masih minim itu pun masih dikuasai dengan segelintir pengusaha lokal saja.
Kekayaan laut Natuna diperkirakan dapat menghasilkan lebih dari satu juta ton ikan pertahun. Namun saat ini baru tiga puluh enam persen saja yang termanfaatkan.
Minimnya pemanfaatan potensi laut juga karena pengaruh musim yang hanya ramah selama enam bulan saja. Selebihnya, saat angin utara datang, laut di sekitar Natuna menjadi ganas dan para nelayan memilih berkebun sebagai lahan menyambung hidup.ungkap Agustino SE Ketua PATRON Kab Natuna di ruangan kerjanya.
Dia memaparkan peluang kesejahteraan serta konsep ekonomi mikoro dan makrao di natuna baik itu di sektor Perikanan Maupun perkebunan demi mendongkarak ekonomi kerakyatan masayarakat tersebut masih minim.
Dewasa ini kita melihat sektor ekonami natuna belum berjalan sebagaimana mestinya 10 tahun tumbuh mejadi Kab Mandiri setelah pemekaran , upaya mendongrak nadi ekomomi rakyat masih minim dan dikawatirkan bisa terjadi inflasi di natuna.
betapa tidak ekonomi disini masih diprakarsai oleh sekelompok pengusaha saja dan barang tentu suhu ekonomi bisa menjadi monopoli dagang ini sagat perlu sekiranya peranan pemerintahan mengambil tindakan yang sigap.
Agustino memjelaskan panjang lebar yang keluar dari buah pikirannya perspektif dengan mendongkrak kemajuan ekonomi Natuna dari sudut lensa PATRON kab Natuna.
“Sektor perkebunan sebenarnya sangat potensial untuk dikembangkan di Natuna, seperti perkebunan cengkeh dan kelapa.
Namun meskipun kelapa melimpah, kopra belum dapat menjadi sumber mata pencarian yang bisa menyejahterakan penduduk Natuna.
Gugusan Kepulauan Natuna juga memiliki pemandangan yang indah, dengan panorama pantai yang masih terjaga keasriannya.
Sejumlah lokasi bahkan menjadi tempat favorit bagi penggemar snorkling, pengamat habitat penyu, dan pecinta wisata bawah air.
Meski terpencil dan minim fasilitas, Natuna sebenarnya bukanlah kabupaten yang miskin.
Sekitar dibagian utara Natuna, terpendam ladang gas d-alpha, dengan total cadangan dua ratus dua puluh dua trilyun cubic feet. Dan gas hidrokarbon sebesar empat puluh enam trilyun cubic feet. Hal ini menjadikan Natuna sebagai salah satu sumber cadangan gas terbesar di Asia.
Natuna demikian elok dan memiliki banyak potensi. Sangat sayang bila pulau yang terletak nun jauh di mata ini tidak termanfaatkan optimal. Sehingga tetap menjadi pulau terluar yang terpencil di ujung utara bumi pertiwi”.ujarnya.
Untuk perhubungan laut, tinggal mengimplementasikan Inpres No 5/2005 secara serius dengan memberlakukan azas cabotage; meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelayanan pelabuhan laut; mengembangkan Pelabuhan Natuna,
perhubungan laut, pariwisata bahari, pertambangan dan energi, dan industri maritim pun terus mengalami perbaikan. Namun demikian, perbaikan pembangunan ekonomi di berbagai sektor kelautan tersebut masih jauh dibanding potensinya.
Sekiranya kita mampu meningkatkan intensitas pembangunan ekonomi kelautan secara profesional, bidang kelautan tidak hanya mampu mengeluarkan kita dari
persoalan kemiskinan dan pengangguran, tapi juga dapat menghantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil-makmur, dan bermartabat.
Untuk mewujudkan ini, maka kebijakan politik-ekonomi (seperti fiskal-moneter, hukum, keamanan, otda, infrastruktur, dan ketenagakerjaan) harus kondusif bagi tumbuh-kembangnya ekonomi kelautan.
Kelautan adalah salah satu sumberdaya pembangunan yang sempat ditinggalkan dan dilupakan dalam laju gerak pembangunan pada masa Orde Baru. Padahal, sebagai negara maritim, potensi sumberdaya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil sangatlah besar dan berlimpah untuk dikelola secara optimal sehingga bisa memberi dampak multidimensi yang signifikan bagi negara dan bangsa khusunya di daerah perbatasan seperti di perairan Kab Natuna .
Potensi sumberdaya kelautan tidak hanya terdiri atas sumberdaya perikanan, tetapi juga pariwisata, perdagangan, perhubungan, dan idustri kelautan. Karena itu, penyangkalan terhadap realisasi potensi-potensi sumberdaya tersebut sangat merugikan masa depan pembangunan. Bahkan ada kesan selama ini bahwa kaum nelayan dan berbagai masalah yang dihadapi mereka di kawasan pesisir di potensikan secara marginal sebagai komunitas yang terpisahkan dan ditinggalkan dari derap pembangunan negeri ini.
Nelayan sebagai komunitas ”tanpa negara”, unjar Agustino SE memaparkan kepada Media Ini, kemampuannya yang tinggi menghadapi berbagai persoalan sosial-ekomoni yang rumit tanpa bantuan negara secara berarti. Sejak awal kemerdekaan hingga akhirnya kontrak politik rezim Orde Baru dengan Indonesia, nelayan atau komunitas nelayan kurang memperoleh perhatian pembangunan.
Pemihakan kebijakan-kebijakan pembangunan lebih banyak mengarah ke sektor-sektor daratan. Formasi kebijakan yang secara substansial tidak berpihak ke wilayah ”pesisir dan laut” menjadikan masyarakat yang mendiami kawasan pesisir tersingkir dan tersaing dari deru pembangunan bangsa.
Kemiskinan dan keterbelakangan sumberdaya manusia yang secara potensial masih ”bersarang” di kawasan pesisir dan kerusakan ekosistem laut merupakan buah dari kekurangpedulian kebijakan pembangunan tersebut.
Kemiskinan, kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, keterbelakangan sosial, dan masalah-masalah sosial lainnya merupakan akibat yang berjalan seiring dengan kegiatan pembangunan bangsa. Kondisi demikian jika tidak diatasi akan berimplikasi serius terhadap kelangsungan jalannya pembangunan.
Karena di dalam sistem pembanguanan tidak secara integral disediakan perangkat program untuk mengantisipasi dampak negatif yang diakibatkannya, maka penanganan masalah-masalah sosial yang muncul biasanya dilakukan setelah dilaksanakannya kegiatan pembangunan. Setelah tahu bahwa kegiatan pembagunan melahirkan sejumlah masalah sosial, barulah kita merencanakan kegiatan untuk mengatasinya, seperti kegiatan pemberdayaan.
Masyarakat di kawasan pesisir juga menghadapi masalah-masalah sosial seperti di atas. Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks dan saling terkait satu sama lain.
Kegiatan pemberdayaan yang berbasis pada pendekatan kelembagaan merupakan salah satu strategi untuk mengatasinya. Pendekatan kelembagaan ini juga mempertimbangkan peranan signifikan modal sosial lokal untuk mendukung pencapaian keberhasilan pemberdayaan, sehingga masyarakat nelayan memiliki kemandirian sosial.
Potensi kemandirian ini sangat penting untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang hakiki, yaitu menghargai nilai-nilai kemanusiaan atau memanusiakan manusia serta mengembangkan keadilan sosial dan perilaku demokratis.
Salah satu faktor yang meningkatkan timbulnya berbagai masalah sosial-ekonomi dan belum signifikannya kontribusi sektor kelautan perikanan terhadap perekonomian nasional adalah terbatasnya jumlah warga masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan, yang memiliki keandalan jiwa kewirausahaan.
Dalam hal ini, struktur sosial masyarakat nelayan memerlukan lapisan baru yang memiliki wawasan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan berwirausaha, sehingga mereka mampu mengelola potensi sumberdaya pesisir laut, khususnya sumberdaya perikanan, berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang benar.
Secara kualitatif, tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan pemberdayaan adalah terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat nelayan secara berkelanjutan, kelembagaan sosial ekonomi berfungsi optimal, akses sumberdaya semakin mudah diperoleh, partisipasi politik pembangunan kawasan meningkat, kelangsungan hidup sumberdaya lingkungan terpelihara, dan dinamika ekonomi kawasan pesisir berkembang.
Karena upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pemberdayaan tersebut membutuhkan sumberdaya yang cukup banyak, perencanaan pemberdayaan yang terarah, bertarget, dan kerjasama kemitraan strategis dan pihak-pihak terkait sangat diperlukan. Dalam upaya mencapai tujuan pemberdayaan secara efektif, konsistensi dukungan kebijakan dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat merupakan prasyarat pokok yang tidak bisa diabaikan.
Sinergi revitalisasi
Dalam konteks inilah, seharusnya gerakan nasional Revitalisasi Pertanian,Perikanan, dan Kehutanan yang kental dengan orientas idaratan disinergikan dengan revitalisasi pembangunan kelautan.
Infratsructure Summit mestinya disinergikan dengan Agricultural Summit dan Maritime Summit, sehingga kita mampu mendaya gunakan seluruh potensi SDA dan SDM di natuna.
Oleh karena itu, para pelaku pemberdayaan masyarakat baik di pusat maupun Daerah serta pemerintahan bergandeng tanggan gairahkan ruang ekonomi rakyat mengasah kepekaan sosialnya dalam memahami masalah dan merancang penyelesaiannya melalui program-program kerja yang bersifat komprehensif, visioner, dan tuntas.
Rencana kegiatan sebagai jabaran untuk mencapai tujuan program hendaknya dirumuskan secara tepat dan kontekstual.
Pencapaian tujuan pemberdayaan tidak dapat dilakukan dengan cara pandang dan tindakan yang bersifat asal jalan, sehingga sangat dibutuhkan keseriusan dan tahapan-tahapan pelaksanaan bertarget.
yang bisa diukur tingkat keberhasilannya niscaya dengan komitmen yang kuat tidak ada yang tidakmungkin tarjadi di Natuna ini apabila kita bersunguh sunguh memanfaatkan potensi kelautan dan darat dengan mengenjot penerimaan APBD Natuna yang siknifikan, ungkap Agustino SE Mengakhiri.
Natuna-Selain beban utang dan penurunan daya saing ekonomi, masalah ekonomi paling krusial Indonesia adalah kemiskinan (60 juta jiwa) dan pengangguran (40 juta orang). Karena itu, setiap sektor pembangunan harus berkinerja maksimal dan bersinergi untuk mengatasinya.
Di era globalisasi yang bercirikan liberalisasi perdagangan danpersaingan
antarbangsa yang makin sengit, segenap sektor ekonomi harus mampu menghasilkan barang dan jasa (goods and services) berdaya saing tinggi.
Mengingat potensinya sangat besar, sementara permintaannya terus meningkat --seiring dengan bertambahnya penduduk dunia-- ekonomi kelautan diyakini dapat menjadi keunggulan kompetitif dan memecahkan persoalan bangsa.
Lautan luas seharusnya membuat Natuna menjadi penghasil laut utama. Namun letak Natuna terlalu jauh, sehinga membuat nelayan tidak mampu memasarkan ikan tangkapannya.
Sementara, fasilitas ruang pendingin untuk mengawetkan ikan juga belum ada dan kapal kargo pengankut masih minim itu pun masih dikuasai dengan segelintir pengusaha lokal saja.
Kekayaan laut Natuna diperkirakan dapat menghasilkan lebih dari satu juta ton ikan pertahun. Namun saat ini baru tiga puluh enam persen saja yang termanfaatkan.
Minimnya pemanfaatan potensi laut juga karena pengaruh musim yang hanya ramah selama enam bulan saja. Selebihnya, saat angin utara datang, laut di sekitar Natuna menjadi ganas dan para nelayan memilih berkebun sebagai lahan menyambung hidup.ungkap Agustino SE Ketua PATRON Kab Natuna di ruangan kerjanya.
Dia memaparkan peluang kesejahteraan serta konsep ekonomi mikoro dan makrao di natuna baik itu di sektor Perikanan Maupun perkebunan demi mendongkarak ekonomi kerakyatan masayarakat tersebut masih minim.
Dewasa ini kita melihat sektor ekonami natuna belum berjalan sebagaimana mestinya 10 tahun tumbuh mejadi Kab Mandiri setelah pemekaran , upaya mendongrak nadi ekomomi rakyat masih minim dan dikawatirkan bisa terjadi inflasi di natuna.
betapa tidak ekonomi disini masih diprakarsai oleh sekelompok pengusaha saja dan barang tentu suhu ekonomi bisa menjadi monopoli dagang ini sagat perlu sekiranya peranan pemerintahan mengambil tindakan yang sigap.
Agustino memjelaskan panjang lebar yang keluar dari buah pikirannya perspektif dengan mendongkrak kemajuan ekonomi Natuna dari sudut lensa PATRON kab Natuna.
“Sektor perkebunan sebenarnya sangat potensial untuk dikembangkan di Natuna, seperti perkebunan cengkeh dan kelapa.
Namun meskipun kelapa melimpah, kopra belum dapat menjadi sumber mata pencarian yang bisa menyejahterakan penduduk Natuna.
Gugusan Kepulauan Natuna juga memiliki pemandangan yang indah, dengan panorama pantai yang masih terjaga keasriannya.
Sejumlah lokasi bahkan menjadi tempat favorit bagi penggemar snorkling, pengamat habitat penyu, dan pecinta wisata bawah air.
Meski terpencil dan minim fasilitas, Natuna sebenarnya bukanlah kabupaten yang miskin.
Sekitar dibagian utara Natuna, terpendam ladang gas d-alpha, dengan total cadangan dua ratus dua puluh dua trilyun cubic feet. Dan gas hidrokarbon sebesar empat puluh enam trilyun cubic feet. Hal ini menjadikan Natuna sebagai salah satu sumber cadangan gas terbesar di Asia.
Natuna demikian elok dan memiliki banyak potensi. Sangat sayang bila pulau yang terletak nun jauh di mata ini tidak termanfaatkan optimal. Sehingga tetap menjadi pulau terluar yang terpencil di ujung utara bumi pertiwi”.ujarnya.
Untuk perhubungan laut, tinggal mengimplementasikan Inpres No 5/2005 secara serius dengan memberlakukan azas cabotage; meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelayanan pelabuhan laut; mengembangkan Pelabuhan Natuna,
perhubungan laut, pariwisata bahari, pertambangan dan energi, dan industri maritim pun terus mengalami perbaikan. Namun demikian, perbaikan pembangunan ekonomi di berbagai sektor kelautan tersebut masih jauh dibanding potensinya.
Sekiranya kita mampu meningkatkan intensitas pembangunan ekonomi kelautan secara profesional, bidang kelautan tidak hanya mampu mengeluarkan kita dari
persoalan kemiskinan dan pengangguran, tapi juga dapat menghantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil-makmur, dan bermartabat.
Untuk mewujudkan ini, maka kebijakan politik-ekonomi (seperti fiskal-moneter, hukum, keamanan, otda, infrastruktur, dan ketenagakerjaan) harus kondusif bagi tumbuh-kembangnya ekonomi kelautan.
Kelautan adalah salah satu sumberdaya pembangunan yang sempat ditinggalkan dan dilupakan dalam laju gerak pembangunan pada masa Orde Baru. Padahal, sebagai negara maritim, potensi sumberdaya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil sangatlah besar dan berlimpah untuk dikelola secara optimal sehingga bisa memberi dampak multidimensi yang signifikan bagi negara dan bangsa khusunya di daerah perbatasan seperti di perairan Kab Natuna .
Potensi sumberdaya kelautan tidak hanya terdiri atas sumberdaya perikanan, tetapi juga pariwisata, perdagangan, perhubungan, dan idustri kelautan. Karena itu, penyangkalan terhadap realisasi potensi-potensi sumberdaya tersebut sangat merugikan masa depan pembangunan. Bahkan ada kesan selama ini bahwa kaum nelayan dan berbagai masalah yang dihadapi mereka di kawasan pesisir di potensikan secara marginal sebagai komunitas yang terpisahkan dan ditinggalkan dari derap pembangunan negeri ini.
Nelayan sebagai komunitas ”tanpa negara”, unjar Agustino SE memaparkan kepada Media Ini, kemampuannya yang tinggi menghadapi berbagai persoalan sosial-ekomoni yang rumit tanpa bantuan negara secara berarti. Sejak awal kemerdekaan hingga akhirnya kontrak politik rezim Orde Baru dengan Indonesia, nelayan atau komunitas nelayan kurang memperoleh perhatian pembangunan.
Pemihakan kebijakan-kebijakan pembangunan lebih banyak mengarah ke sektor-sektor daratan. Formasi kebijakan yang secara substansial tidak berpihak ke wilayah ”pesisir dan laut” menjadikan masyarakat yang mendiami kawasan pesisir tersingkir dan tersaing dari deru pembangunan bangsa.
Kemiskinan dan keterbelakangan sumberdaya manusia yang secara potensial masih ”bersarang” di kawasan pesisir dan kerusakan ekosistem laut merupakan buah dari kekurangpedulian kebijakan pembangunan tersebut.
Kemiskinan, kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, keterbelakangan sosial, dan masalah-masalah sosial lainnya merupakan akibat yang berjalan seiring dengan kegiatan pembangunan bangsa. Kondisi demikian jika tidak diatasi akan berimplikasi serius terhadap kelangsungan jalannya pembangunan.
Karena di dalam sistem pembanguanan tidak secara integral disediakan perangkat program untuk mengantisipasi dampak negatif yang diakibatkannya, maka penanganan masalah-masalah sosial yang muncul biasanya dilakukan setelah dilaksanakannya kegiatan pembangunan. Setelah tahu bahwa kegiatan pembagunan melahirkan sejumlah masalah sosial, barulah kita merencanakan kegiatan untuk mengatasinya, seperti kegiatan pemberdayaan.
Masyarakat di kawasan pesisir juga menghadapi masalah-masalah sosial seperti di atas. Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks dan saling terkait satu sama lain.
Kegiatan pemberdayaan yang berbasis pada pendekatan kelembagaan merupakan salah satu strategi untuk mengatasinya. Pendekatan kelembagaan ini juga mempertimbangkan peranan signifikan modal sosial lokal untuk mendukung pencapaian keberhasilan pemberdayaan, sehingga masyarakat nelayan memiliki kemandirian sosial.
Potensi kemandirian ini sangat penting untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang hakiki, yaitu menghargai nilai-nilai kemanusiaan atau memanusiakan manusia serta mengembangkan keadilan sosial dan perilaku demokratis.
Salah satu faktor yang meningkatkan timbulnya berbagai masalah sosial-ekonomi dan belum signifikannya kontribusi sektor kelautan perikanan terhadap perekonomian nasional adalah terbatasnya jumlah warga masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan, yang memiliki keandalan jiwa kewirausahaan.
Dalam hal ini, struktur sosial masyarakat nelayan memerlukan lapisan baru yang memiliki wawasan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan berwirausaha, sehingga mereka mampu mengelola potensi sumberdaya pesisir laut, khususnya sumberdaya perikanan, berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang benar.
Secara kualitatif, tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan pemberdayaan adalah terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat nelayan secara berkelanjutan, kelembagaan sosial ekonomi berfungsi optimal, akses sumberdaya semakin mudah diperoleh, partisipasi politik pembangunan kawasan meningkat, kelangsungan hidup sumberdaya lingkungan terpelihara, dan dinamika ekonomi kawasan pesisir berkembang.
Karena upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pemberdayaan tersebut membutuhkan sumberdaya yang cukup banyak, perencanaan pemberdayaan yang terarah, bertarget, dan kerjasama kemitraan strategis dan pihak-pihak terkait sangat diperlukan. Dalam upaya mencapai tujuan pemberdayaan secara efektif, konsistensi dukungan kebijakan dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat merupakan prasyarat pokok yang tidak bisa diabaikan.
Sinergi revitalisasi
Dalam konteks inilah, seharusnya gerakan nasional Revitalisasi Pertanian,Perikanan, dan Kehutanan yang kental dengan orientas idaratan disinergikan dengan revitalisasi pembangunan kelautan.
Infratsructure Summit mestinya disinergikan dengan Agricultural Summit dan Maritime Summit, sehingga kita mampu mendaya gunakan seluruh potensi SDA dan SDM di natuna.
Oleh karena itu, para pelaku pemberdayaan masyarakat baik di pusat maupun Daerah serta pemerintahan bergandeng tanggan gairahkan ruang ekonomi rakyat mengasah kepekaan sosialnya dalam memahami masalah dan merancang penyelesaiannya melalui program-program kerja yang bersifat komprehensif, visioner, dan tuntas.
Rencana kegiatan sebagai jabaran untuk mencapai tujuan program hendaknya dirumuskan secara tepat dan kontekstual.
Pencapaian tujuan pemberdayaan tidak dapat dilakukan dengan cara pandang dan tindakan yang bersifat asal jalan, sehingga sangat dibutuhkan keseriusan dan tahapan-tahapan pelaksanaan bertarget.
yang bisa diukur tingkat keberhasilannya niscaya dengan komitmen yang kuat tidak ada yang tidakmungkin tarjadi di Natuna ini apabila kita bersunguh sunguh memanfaatkan potensi kelautan dan darat dengan mengenjot penerimaan APBD Natuna yang siknifikan, ungkap Agustino SE Mengakhiri.
Komentar