Natuna Dapat Kucuran Dana P2SPP

NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna mendapat kucuran dana Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) tahun 2010 sebesar Rp.4.800.000.000,-. Selain itu, Natuna juga mendapat dana Cost Sharing 80 persen dari pemerintah pusat (APBN) untuk disharing dengan 20 persen dana yang bersumber dari APBD Natuna.



“Dana-dana tersebut akan digunakan bagi peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan melalui program partisipatif yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga Legislatif serta seluruh komponen pelaksana pembangunan,” terang Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Natuna, Drs.Chaidir Char menjawab detikkepri.com.

Dijelaskan, agenda pengintegrasian program partisipatif kedalam proses pembangunan regular merupakan tindak-lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Terutama terkait dengan instruksi untuk melaksanakan integrasi PNPM Mandiri Pedesaan dengan Rencana Pembangunan Desa. Tujuannya adalah untuk pemerataan pembangunan dalam rangka meraih kesejahteraan sebagaimana dicita-citakan bersama.

Kata Chaidir, partisipasi masyarakat amatlah penting dalam pembangunan karena sebagian besar masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan serta kondisi pembangunan infrastruktur di pedesaan sangat minim. Untuk itu, sudah tepatlah jika pembangunan daerah harus dititik-beratkan pada pembenahan infrastruktur dan penanggulangan angka masyarakat miskin di pedesaan.

Lebih lanjut dikatakan, proses mensinergikan program PNPM Mandiri Perdesaan dengan sistem pembangunan regular melalui Musrenbang, dirasa amat tepat demi kelanjutan bidang pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini mengingat selama ini, setiap program kerja PNPM tidak memiliki jaminan terhadap kelanjutan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan. Terlebih lagi, selama ini Musrenbang juga terkesan sekedar momen ceremonial belaka dan tidak efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat.

“Untuk itu, melalui kegiatan lokakarya ini diharapkan mampu mempersatukan persepsi dan program kerja melalui pemberdayaan dan penyerapan aspirasi masyarakat serta etikad baik dari setiap stakeholder yang berkompenten seperti SKPD dan DPRD, dalam menindak-lanjuti setiap program yang diusulkan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Chaidir berharap bahwa pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan, hendaknya tidak hanya berbentuk pembangunan fisik semata tetapi juga mampu menggali potensi yang memiliki nilai tambah kepada masyarakat melalui program peningkatan mutu usaha kerakyatan dan peningkatan keterampilan masyarakat. (Riky R)