NATUNA TERKINI

IRONIS memang. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan (KK) Anambas jarang berada di daerahnya. Pada umumnya mereka berada di luar wilayah KK Anambas, seperti Natuna, Tanjung Pinang, dan Batam. Akibatnya, wakil rakyat itu tidak efektif dalam menjalankan fungsinya mengawasi jalannya pembangunan di daerah itu. ''Kebanyakan anggota DPRD Anambas berada di luar daerah, seperti Natuna, Tanjung Pinang dan Batam. Mereka hanya datang sesekali saja. Kedatangannya saat ada rapat paripurna atau saat mengambil gaji ke sekretariat dewan,'' kata aktivis Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) KK Anambas Doddy, kepada Jurnal Nasional, Jumat (20/5), menyesalkan hal itu. Dari 20 anggota DPRD KK Anambas, menurut Doddy, hanya lima anggota yang sering terlihat di KK Anambas. Itu pun karena mereka memang putra asli Anambas, dan sudah lama bertempat tinggal dan bekerja di daerah itu. Mereka adalah Ketua DPRD KK Anambas Amat Yani dan empat anggota DPRD yang

DPRD Kabupaten Kepulauan (KK) Anambas, Provinsi Kepulauan Riau meminta kejaksaan segera mengusut sejumlah proyek infrastruktur di kabupaten itu. Pasalnya sejumlah proyek dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan dalam keputusan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). ''Salah satu contoh, proyek perbaikan jalan utama di Tarempa, ibukota Anambas, sepanjang satu kilometer yang diputuskan dalam musrenbang harus dilapis dengan hot mix, tetapi kenyataannya hanya dilapisi dengan batu kerikil dan disiram dengan aspal. Itu jelas penyimpangan. Dan banyak penyimpangan lain yang terjadi dalam proyek-proyek infrastruktur,'' kata Ketua DPRD KK Anambas Amat Yani, kepada pers, Kamis (19/5). Proyek pembangunan jalan sepanjang satu kilometer itu, menurut Amat Yani, dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) KK Anambas pada 2011 sebesar Rp4,7 miliar. Biaya sebesar itu, katanya, tidak setimpal dengan realisasi. Fakta di lapangan, jalan utama di s

NATUNA – Dana Bagi Hasil dari sector Minyak Bumi dan Gas dinilai Ketua DPRD Natuna, Hadi Chandra, S.Sos, belum menyentuh masyarakat. Dana tersebut dianggap belum maksimal untuk pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “DBH Migas belum menyentuh langsung masyarakat sekitar sebagai daerah penghasil,” kata Hadi Chandra, kepada wartawan, Jumat (29/4). Menurutnya, ada rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat daerah penghasil, terkait dengan alokasi dana DBH yang disalurkan. Dana yang mencapai ratusan miliaran tersebut seolah hanya menjadi hitungan diatas kertas kosong terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar penghasil Migas. Lanjutnya, kebutuhan masyarakat tidak sekadar dalam bentuk diwujudkannya pengucuran dana tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan. Yang lebih penting, bagaimana perusahaan mampu meningkatkan kesejahteraan dengan kontribusi terhadap peningkatan tingkat pendidikan dan membantu menyediakan ke