Anggota DPRD Anambas Jarang Ke Daerahnya
IRONIS memang. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan (KK) Anambas jarang berada di daerahnya. Pada umumnya mereka berada di luar wilayah KK Anambas, seperti Natuna, Tanjung Pinang, dan Batam. Akibatnya, wakil rakyat itu tidak efektif dalam menjalankan fungsinya mengawasi jalannya pembangunan di daerah itu.
''Kebanyakan anggota DPRD Anambas berada di luar daerah, seperti Natuna, Tanjung Pinang dan Batam. Mereka hanya datang sesekali saja. Kedatangannya saat ada rapat paripurna atau saat mengambil gaji ke sekretariat dewan,'' kata aktivis Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) KK Anambas Doddy, kepada Jurnal Nasional, Jumat (20/5), menyesalkan hal itu.
Dari 20 anggota DPRD KK Anambas, menurut Doddy, hanya lima anggota yang sering terlihat di KK Anambas. Itu pun karena mereka memang putra asli Anambas, dan sudah lama bertempat tinggal dan bekerja di daerah itu. Mereka adalah Ketua DPRD KK Anambas Amat Yani dan empat anggota DPRD yang berasal dari Tarempa dan Jemaja.
''Saya heran juga, mengapa mereka diloloskan oleh KPU saat mendaftar sebagai calon legislatif di wilayah ini. Sementara mereka umumnya tinggal di luar daerah Anambas. Bagaimana mereka dapat mengawasi jalannya pembangunan? Jangankan mengawasi, produk perda jarang dihasilkan oleh DPRD karena jarang melakukan rapat-rapat di DPRD,'' ujar Doddy.
Akibat jarangnya anggota DPRD KK Anambas itu berada di wilayahnya, realisasi APBD KK Anambas sebesar Rp1 triliun serta penyerapan dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) Migas, kata Doddy, tidak efektif dan tidak terasa manfaatnya di tengah masyarakat.
''Ratusan miliar dana proyek pembangunan fisik dan pengadaan sering menguap begitu saja karena para anggota DPRD tidak ada yang mengawasi. Termasuk pula pembangunan jalan utama di Tarempa yang bernilai Rp4,7 miliar. Proyek itu sarat dengan penyimpangan,'' katanya.
Sebagaimana diberitakan Jurnal Nasional, proyek pembangunan jalan utama sepanjang 1 km di Kota Tarempa, ibu kota KK Anambas, yang dikerjakan oleh PT Plopen Sejahtera (PP) dinilai sarat korupsi. Menurut hitungan para kontraktor di Tarempa, nilai pekerjaan yang dilakukan perusahaan konstruksi asal Batam itu, hanya sekitar Rp1 miliar.
Yang lebih mengenaskan, Kamis (19/5) lalu, Roki H Sinaga (42), seorang anggota DPRD KK Anambas, digerebek warga karena diduga kumpul kebo dengan seorang wanita di Kota Tanjung Pinang. Setelah digerebek, anggota DPRD KK Anambas itu menunjukkan surat keterangan telah nikah siri dengan wanita yang tepergok itu.
Roki mengaku tinggal bersama istri sirinya di perumahan Sukamaju RT 005 RW 03 Gang Mandala No 21 Kelurahan Batu 9 Tanjung Pinang Timur. Menurut data di sekretariat DPRD KK Anambas, Roki memiliki istri Sarita (41) yang tinggal di Perumahan Mahkota Alam Permai, Batu 10 Tanjungpinang. Meski menjabat sebagai anggota DPRD KK Anambas, namun Roki selalu berada di Tanjung Pinang, karena anggota yang berasal dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) itu merupakan warga Tanjung Pinang.
''Kebanyakan anggota DPRD Anambas berada di luar daerah, seperti Natuna, Tanjung Pinang dan Batam. Mereka hanya datang sesekali saja. Kedatangannya saat ada rapat paripurna atau saat mengambil gaji ke sekretariat dewan,'' kata aktivis Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) KK Anambas Doddy, kepada Jurnal Nasional, Jumat (20/5), menyesalkan hal itu.
Dari 20 anggota DPRD KK Anambas, menurut Doddy, hanya lima anggota yang sering terlihat di KK Anambas. Itu pun karena mereka memang putra asli Anambas, dan sudah lama bertempat tinggal dan bekerja di daerah itu. Mereka adalah Ketua DPRD KK Anambas Amat Yani dan empat anggota DPRD yang berasal dari Tarempa dan Jemaja.
''Saya heran juga, mengapa mereka diloloskan oleh KPU saat mendaftar sebagai calon legislatif di wilayah ini. Sementara mereka umumnya tinggal di luar daerah Anambas. Bagaimana mereka dapat mengawasi jalannya pembangunan? Jangankan mengawasi, produk perda jarang dihasilkan oleh DPRD karena jarang melakukan rapat-rapat di DPRD,'' ujar Doddy.
Akibat jarangnya anggota DPRD KK Anambas itu berada di wilayahnya, realisasi APBD KK Anambas sebesar Rp1 triliun serta penyerapan dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) Migas, kata Doddy, tidak efektif dan tidak terasa manfaatnya di tengah masyarakat.
''Ratusan miliar dana proyek pembangunan fisik dan pengadaan sering menguap begitu saja karena para anggota DPRD tidak ada yang mengawasi. Termasuk pula pembangunan jalan utama di Tarempa yang bernilai Rp4,7 miliar. Proyek itu sarat dengan penyimpangan,'' katanya.
Sebagaimana diberitakan Jurnal Nasional, proyek pembangunan jalan utama sepanjang 1 km di Kota Tarempa, ibu kota KK Anambas, yang dikerjakan oleh PT Plopen Sejahtera (PP) dinilai sarat korupsi. Menurut hitungan para kontraktor di Tarempa, nilai pekerjaan yang dilakukan perusahaan konstruksi asal Batam itu, hanya sekitar Rp1 miliar.
Yang lebih mengenaskan, Kamis (19/5) lalu, Roki H Sinaga (42), seorang anggota DPRD KK Anambas, digerebek warga karena diduga kumpul kebo dengan seorang wanita di Kota Tanjung Pinang. Setelah digerebek, anggota DPRD KK Anambas itu menunjukkan surat keterangan telah nikah siri dengan wanita yang tepergok itu.
Roki mengaku tinggal bersama istri sirinya di perumahan Sukamaju RT 005 RW 03 Gang Mandala No 21 Kelurahan Batu 9 Tanjung Pinang Timur. Menurut data di sekretariat DPRD KK Anambas, Roki memiliki istri Sarita (41) yang tinggal di Perumahan Mahkota Alam Permai, Batu 10 Tanjungpinang. Meski menjabat sebagai anggota DPRD KK Anambas, namun Roki selalu berada di Tanjung Pinang, karena anggota yang berasal dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) itu merupakan warga Tanjung Pinang.
Komentar