Proyek Infrastruktur Anambas Bermasalah
DPRD Kabupaten Kepulauan (KK) Anambas, Provinsi Kepulauan Riau meminta kejaksaan segera mengusut sejumlah proyek infrastruktur di kabupaten itu. Pasalnya sejumlah proyek dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan dalam keputusan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
''Salah satu contoh, proyek perbaikan jalan utama di Tarempa, ibukota Anambas, sepanjang satu kilometer yang diputuskan dalam musrenbang harus dilapis dengan hot mix, tetapi kenyataannya hanya dilapisi dengan batu kerikil dan disiram dengan aspal. Itu jelas penyimpangan. Dan banyak penyimpangan lain yang terjadi dalam proyek-proyek infrastruktur,'' kata Ketua DPRD KK Anambas Amat Yani, kepada pers, Kamis (19/5).
Proyek pembangunan jalan sepanjang satu kilometer itu, menurut Amat Yani, dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) KK Anambas pada 2011 sebesar Rp4,7 miliar. Biaya sebesar itu, katanya, tidak setimpal dengan realisasi. Fakta di lapangan, jalan utama di sekeliling kota Tarempa sepanjang kurang dari 1 km, hanya disiram dengan batu kerikil dan aspal. Biaya sebesar itu, menurut para kontraktor di KK Anambas, seharusnya hanya berbiaya kurang lebih Rp1 miliar.
Pengamatan Jurnal Nasional, jalan di ibukota KK Anambas itu hanya selebar empat meter dengan panjang 870 meter mengelilingi kota kecil Tarempa. Terempa adalah kota kecil yang tidak memiliki infrastruktur jalan darat, kecuali sepanjang satu km yang diperbaiki dengan dana APBD Rp4,7 miliar itu. Di luar jalan utama sepanjang satu km itu, yang ada di Tarempa hanya jalan setapak seluas satu meter yang diperuntukkan bagi pengendara roda dua. Akibatnya, hanya sedikit kendaraan roda empat di ibukota kabupaten itu.
Pada 2011, KK Anambas akan menghabiskan dana sekitar Rp1,5 triliun lebih, yang terdiri dari APBD Rp956.817.875.684 dan sisanya dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang dikucurkan pemerintah ke daerah itu. Dari Rp956 miliar APBD pada 2011 itu, sebanyak Rp624.440.101.065 digunakan untuk belanja langsung atau biaya oprasional, dan sebanyak Rp332.373.774.678 untuk belanja tidak langsung atau proyek pembangunan dan pengadaan.
Seorang tokoh pemuda di KK Anambas Sudirman, mengakui biaya belanja langsung itu sebenarnya terlalu besar, karena jumlah pegawai di kabupaten itu hanya sekitar 1.200 pegawai, dan populasi penduduk hanya sekitar 30.000 jiwa. ''Kami juga bingung dana sebesar itu (Rp1,5 triliun) digunakan untuk apa, sebab kenyataannya pembangunan di daerah ini sangat lambat, nyaris tidak ada. Ini sangat mengecewakan,'' ujarnya.
Menanggapi masalah ini, Bupati KK Anambas Tengku Muchtaruddin, mengatakan pihaknya mengalami kendala dalam pembangunan karena sulitnya mendatangkan bahan-bahan kebutuhan, termasuk material untuk pembangunan. ''Daerah ini terdiri dari pulau-pulau kecil, percuma membangun jalan darat, karena warganya lebih suka menggunakan transportasi laut seperti perahu, speed boat atau feri,'' tandas Muchtaruddin.
Di sisi lain, faktor transportasi dan komunikasi membuat banyak kebutuhan di KK Anambas tidak sejalan dengan perhatian pemerintah, baik di provinsi Kepri maupun pemerintah pusat. Satu di antaranya, adalah saat Kabupaten Anambas meminta bantuan kapal untuk pelayanan keluarga berencana (KB). Pemerintah justru memberi mobil. Mobil seharga Rp700 juta yang diperikan pemerintah menjadi tidak berarti, karena daerah itu tidak memiliki jalan darat.
http://nasional.jurnas.com/halaman/12/2011-05-20/170249
''Salah satu contoh, proyek perbaikan jalan utama di Tarempa, ibukota Anambas, sepanjang satu kilometer yang diputuskan dalam musrenbang harus dilapis dengan hot mix, tetapi kenyataannya hanya dilapisi dengan batu kerikil dan disiram dengan aspal. Itu jelas penyimpangan. Dan banyak penyimpangan lain yang terjadi dalam proyek-proyek infrastruktur,'' kata Ketua DPRD KK Anambas Amat Yani, kepada pers, Kamis (19/5).
Proyek pembangunan jalan sepanjang satu kilometer itu, menurut Amat Yani, dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) KK Anambas pada 2011 sebesar Rp4,7 miliar. Biaya sebesar itu, katanya, tidak setimpal dengan realisasi. Fakta di lapangan, jalan utama di sekeliling kota Tarempa sepanjang kurang dari 1 km, hanya disiram dengan batu kerikil dan aspal. Biaya sebesar itu, menurut para kontraktor di KK Anambas, seharusnya hanya berbiaya kurang lebih Rp1 miliar.
Pengamatan Jurnal Nasional, jalan di ibukota KK Anambas itu hanya selebar empat meter dengan panjang 870 meter mengelilingi kota kecil Tarempa. Terempa adalah kota kecil yang tidak memiliki infrastruktur jalan darat, kecuali sepanjang satu km yang diperbaiki dengan dana APBD Rp4,7 miliar itu. Di luar jalan utama sepanjang satu km itu, yang ada di Tarempa hanya jalan setapak seluas satu meter yang diperuntukkan bagi pengendara roda dua. Akibatnya, hanya sedikit kendaraan roda empat di ibukota kabupaten itu.
Pada 2011, KK Anambas akan menghabiskan dana sekitar Rp1,5 triliun lebih, yang terdiri dari APBD Rp956.817.875.684 dan sisanya dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang dikucurkan pemerintah ke daerah itu. Dari Rp956 miliar APBD pada 2011 itu, sebanyak Rp624.440.101.065 digunakan untuk belanja langsung atau biaya oprasional, dan sebanyak Rp332.373.774.678 untuk belanja tidak langsung atau proyek pembangunan dan pengadaan.
Seorang tokoh pemuda di KK Anambas Sudirman, mengakui biaya belanja langsung itu sebenarnya terlalu besar, karena jumlah pegawai di kabupaten itu hanya sekitar 1.200 pegawai, dan populasi penduduk hanya sekitar 30.000 jiwa. ''Kami juga bingung dana sebesar itu (Rp1,5 triliun) digunakan untuk apa, sebab kenyataannya pembangunan di daerah ini sangat lambat, nyaris tidak ada. Ini sangat mengecewakan,'' ujarnya.
Menanggapi masalah ini, Bupati KK Anambas Tengku Muchtaruddin, mengatakan pihaknya mengalami kendala dalam pembangunan karena sulitnya mendatangkan bahan-bahan kebutuhan, termasuk material untuk pembangunan. ''Daerah ini terdiri dari pulau-pulau kecil, percuma membangun jalan darat, karena warganya lebih suka menggunakan transportasi laut seperti perahu, speed boat atau feri,'' tandas Muchtaruddin.
Di sisi lain, faktor transportasi dan komunikasi membuat banyak kebutuhan di KK Anambas tidak sejalan dengan perhatian pemerintah, baik di provinsi Kepri maupun pemerintah pusat. Satu di antaranya, adalah saat Kabupaten Anambas meminta bantuan kapal untuk pelayanan keluarga berencana (KB). Pemerintah justru memberi mobil. Mobil seharga Rp700 juta yang diperikan pemerintah menjadi tidak berarti, karena daerah itu tidak memiliki jalan darat.
http://nasional.jurnas.com/halaman/12/2011-05-20/170249
Komentar