Mendagri: Kepala Daerah Dilarang Pakai Mobil Mewah
Jakarta, batamtoday - Mendagri Gamawan Fauzi meminta agar kepala daerah tidak menggunakan mobil mewah dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Gamawan juga menginggatkan agar kepala daerah untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan terutama terkait penganggaran dan penggunaan dana APBD.
"Janganlah bupati pakai Hummer. Harga tiga miliar hanya untuk bupati saja itu kan kasihan masyarakat. Bayangkan saja, berapa sekolah bisa dibangun atau berapa orang bisa sekolah dengan dana sebesar itu," kata Mendagri saat membuka Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemda Angkatan V Tahun 2011 di Jakarta, Senin (20/11/2011).
Sentilan Mendagri itu bukan tanpa alasan, karena kebetulan, dalam acara orientasi itu memang ada salah satu peserta yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Wakil Walikota yang terpakir dipintu masuk Gedung C Balitbang Kemendagri, bersebelahan dengan mobil dinas Gamawan Fauzi.
Menurut Gamawan, memimpin daerah itu harus berangkat dari niat untuk mensejahterakan masyarakat. "Memimpin itu bukan untuk mobil, rumah, fasilitas, atau kantor yang dibagus-bagusin. Memimpin itu untuk kesejahteraan rakyat," kata Mendagri.
Mendagri berharap agar para kepala daerah mengingat mengenai pentingnya rasa keadilan kepada masyarakat, dan tidak mengutamakan kebutuhan pribadinya seperti membeli Hummer yang tergolong jenis mobil mewah. Gamawan menilai, agar kepala daerah meniru langkah walikota di negara-negara maju yang turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi ataupun masalah yang dihadapi warganya.
Ia mencontohkan wali kota di negara maju yang seharian saat hari libur berada di pusat perbelanjaan hanya untuk mendengar langsung keluhan warganya.
"Saya pernah lihat wali kota di negara buka stand di mal. Langsung dia serap keluhan masyarakat seperti masalah air, listrik dan sampah. Sampai kantor langsung dirapatkan dan bagaimana solusinya. Itu makna kunjungan lapangan. Bukan untuk mendapat sambutan," katanya.
Dengan adanya orientasi ini, kata Mendagri, kepala daerah yang baru terpilih tetap memiliki integritas, mampu menjalankan roda pemerintahan secara efektif, mampu berkoordinasi secara baik dengan pihak lain, mampu mengambil keputusan yang tepat, serta mampu meningkatkan daya saing daerah.
"Kita juga akan kasih materi terkait transaksi keuangan yang akan dibawahkan oleh PPATK agar mereka tidak terjerumus melakukan transaksi keuangan seperti yang diributkan akhir-akhir ini, terkait banyaknya kepala daerah yang terendus melakukan transaksi keuangan oleh PPATK," katanya.
(Surya Irawan)
"Janganlah bupati pakai Hummer. Harga tiga miliar hanya untuk bupati saja itu kan kasihan masyarakat. Bayangkan saja, berapa sekolah bisa dibangun atau berapa orang bisa sekolah dengan dana sebesar itu," kata Mendagri saat membuka Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemda Angkatan V Tahun 2011 di Jakarta, Senin (20/11/2011).
Sentilan Mendagri itu bukan tanpa alasan, karena kebetulan, dalam acara orientasi itu memang ada salah satu peserta yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Wakil Walikota yang terpakir dipintu masuk Gedung C Balitbang Kemendagri, bersebelahan dengan mobil dinas Gamawan Fauzi.
Menurut Gamawan, memimpin daerah itu harus berangkat dari niat untuk mensejahterakan masyarakat. "Memimpin itu bukan untuk mobil, rumah, fasilitas, atau kantor yang dibagus-bagusin. Memimpin itu untuk kesejahteraan rakyat," kata Mendagri.
Mendagri berharap agar para kepala daerah mengingat mengenai pentingnya rasa keadilan kepada masyarakat, dan tidak mengutamakan kebutuhan pribadinya seperti membeli Hummer yang tergolong jenis mobil mewah. Gamawan menilai, agar kepala daerah meniru langkah walikota di negara-negara maju yang turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi ataupun masalah yang dihadapi warganya.
Ia mencontohkan wali kota di negara maju yang seharian saat hari libur berada di pusat perbelanjaan hanya untuk mendengar langsung keluhan warganya.
"Saya pernah lihat wali kota di negara buka stand di mal. Langsung dia serap keluhan masyarakat seperti masalah air, listrik dan sampah. Sampai kantor langsung dirapatkan dan bagaimana solusinya. Itu makna kunjungan lapangan. Bukan untuk mendapat sambutan," katanya.
Dengan adanya orientasi ini, kata Mendagri, kepala daerah yang baru terpilih tetap memiliki integritas, mampu menjalankan roda pemerintahan secara efektif, mampu berkoordinasi secara baik dengan pihak lain, mampu mengambil keputusan yang tepat, serta mampu meningkatkan daya saing daerah.
"Kita juga akan kasih materi terkait transaksi keuangan yang akan dibawahkan oleh PPATK agar mereka tidak terjerumus melakukan transaksi keuangan seperti yang diributkan akhir-akhir ini, terkait banyaknya kepala daerah yang terendus melakukan transaksi keuangan oleh PPATK," katanya.
(Surya Irawan)
Komentar